Sektor Pendidikan kerap kali menjadi bahan janji janji masih di kebanyakan pemerintah tingkat daerah. Kota Metro sudah tidak asing di dengar di kalangan masyarakat nasional atau pun Lampung sebagai Kota Metro yang punya julukan Kota Pendidikan, hal ini bukan hanya julukan semata tapi memang bukti nyata masyarakat lampung masih banyak yang memilih berpendidikan atau melanjutkan Pendidikan di Kota Metro di bandingkan di Bandar Lampung. Itu karna aksesnya mudah di jangkau juga banyak pilihan perguruan tinggi atau pun sekolah terbaik yang ada di Lampung.Namun, jika kita mengintip ke balik tirai ruang-ruang kelas, kita akan menemukan sebuah kenyataan pahit, fondasi Pendidikan ternyata sedang berdiri di atas rapuhnya kesejahteraan para pengajarnya, khususnya tenaga honorer non-database.
Persoalan tenaga honorer bukan lagi lagu lama, melainkan luka lama yang terus menganga tanpa perban yang layak. Di Kota Metro, ratusan tenaga pendidik dan kependidikan terjerat dalam status "non-database"—sebuah klasifikasi administratif yang seolah menjadi vonis bahwa pengabdian mereka selama bertahun-tahun dianggap tidak ada dalam catatan negara. Padahal, secara faktual, merekalah yang mengisi kekosongan guru di sekolah-sekolah negeri, menjaga perpustakaan, hingga memastikan administrasi sekolah tetap berjalan saat jumlah PNS semakin menyusut.
Kota Pendidikan Hanya Sebuah Julukan
Melihat sedikit realita yang ada, ketika sebuah kota yang membanggakan kualitas sumber daya manusianya justru membiarkan para "pencetak" SDM tersebut hidup dalam ketidakpastian. Tenaga honorer non-database di Kota Metro berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka tidak masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2022, yang menjadi pintu masuk utama seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
ketidak cantuman mereka dalam data base, bukan mereka malas atau pun yang lain dalam mengajar dan berbakti dalam dunia Pendidikan. Mereka terjebak dalam birokasi yang sulit yang tertutup dan hanya orang tertentu yang bisa mendapatkan akses. Janji-janji politik yang sempat berhembus mengenai "kesejahteraan guru" dan "penuntasan honorer" kini ditagih, sejauh mana Pemerintah Kota Metro berani pasang badan untuk memperjuangkan nasib mereka ke tingkat pusat?
Ini menjadi sebuah permasalahan baru yang mana janji janji politik yang di bawakan Ketika kampanye sekarang tertutup rapat dan menjadi sebuah mimpi dan angan angan bagi guru honorer sendiri. Menilik data dua tahun terakhir, situasi ini menunjukkan tren yang mencemaskan. Pada tahun 2024 dan memasuki tahun 2025, kebijakan pengangkatan PPPK di Kota Metro memang terus berjalan, namun serapannya masih belum mampu menyentuh seluruh lapisan tenaga honorer. Berdasarkan pantauan data rekrutmen daerah, terdapat gap yang cukup lebar antara jumlah formasi yang dibuka dengan jumlah guru honorer yang ada di lapangan. Sebagai ilustrasi, meskipun Pemerintah Kota Metro mengalokasikan ratusan formasi setiap tahunnya, prioritas utama tetap diberikan kepada mereka yang masuk kategori P1 (prioritas) dan mereka yang sudah masuk database BKN. Hal ini meninggalkan lubang besar bagi guru-guru muda atau mereka yang karena kendala sistemik belum sempat terdata secara resmi, sehingga mereka terjebak dalam status "non-database" yang tidak memiliki kepastian hukum untuk mengikuti seleksi di masa mendatang.
Kebijakan Lokal: Solusi atau Sekadar Penenang?
Pemkot Metro memang dihadapkan pada dilema anggaran (APBD) yang terbatas. Namun, menjadikan anggaran sebagai satu-satunya alasan . Dalam bentuk simplifikasi masalah yang tidak adil bagi para honorer. Masalah ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal keberpihakan dan kemauan politik (political will).
Selama ini, honorer non database seringkali hanya diberikan upah yang jauh di bawah standar kelayakan hidup, sering kali bergantung pada kebijakan sekolah masing-masing melalui dana BOS yang juga terbatas. Bekerja dengan beban kerja yang setara dengan ASN, namun dengan apresiasi yang timpang, adalah bentuk ketidakadilan yang nyata. Jika Pemkot Kota Metro tidak segera mencari solusi kreatif baik melalui usulan formasi yang lebih masif atau pun masalah skema insentif daerah yang lebih manusiawi maka kualitas pendidikan di Kota Metro sedang berada dalam ancaman serius.
Pendidikan yang berkualitas mustahil dicapai jika ujung tombaknya, yakni para guru, dibiarkan bekerja dalam tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengajar dengan fokus dan penuh dedikasi jika di kepala mereka masih berputar yang menjadi sebuah pertanyaan: "Apakah bulan depan kontrak saya diperpanjang?" atau "Bagaimana saya bisa makan dengan honor yang hanya cukup untuk bensin seminggu?"
Menggu Mental Pemerntah Kota Metro
Menagih janji Pemkot Metro bukan berarti menyerang tanpa dasar. Ini adalah bentuk pengingat bahwa kekuasaan datang dengan tanggung jawab. Harapan para honorer non-database sebenarnya sederhana: pengakuan dan kepastian. Mereka butuh kejelasan status agar bisa ikut serta dalam seleksi ASN tanpa terganjal aturan database yang kaku. Mereka butuh afirmasi dari pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka selama puluhan tahun.
Pemerintah Kota Metro harus segera melakukan pemetaan ulang yang jujur dan transparan terhadap jumlah honorer non-database ini. Jangan biarkan mereka tersisih hanya karena urusan administratif yang bisa diselesaikan jika ada niat baik. Sudah saatnya Pemkot melakukan lobi yang lebih agresif ke pusat agar ada diskresi bagi daerah yang memiliki karakteristik "Kota Pendidikan" seperti Metro.
Kondisi ekonomi para guru honorer ini pun kian memprihatinkan. Dengan honor yang seringkali di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Metro, banyak dari mereka harus mencari pekerjaan sampingan untuk sekadar menyambung hidup. Bagaimana seorang guru bisa fokus memberikan inovasi pembelajaran atau mendidik karakter siswa di era digital yang penuh tantangan, jika pikiran mereka masih terbagi dengan urusan memenuhi kebutuhan dapur? Ketimpangan ini adalah alarm keras bagi Pemerintah Kota Metro.
Membangun gedung sekolah yang megah atau memenangkan berbagai olimpiade sains memang membanggakan. Namun, kemajuan itu akan terasa semu jika dibangun di atas keringat para honorer yang hak-haknya diabaikan. Pendidikan tidak boleh dibangun di atas pondasi yang rapuh. Jika Pemkot Metro benar-benar mencintai masa depan generasi mudanya, maka sejahterakanlah mereka yang mendidiknya. Jangan biarkan janji-janji kesejahteraan itu menguap bersama debu-debu di papan tulis, sementara para honorer non-database terus menanti keadilan yang entah kapan akan tiba. Guru honorer di Kota Metro, terutama mereka yang masuk kategori non-database, bukan sekadar angka dalam statistik. Mereka adalah manusia-manusia tangguh yang memilih tetap tegak di depan kelas meski kesejahteraan mereka kerap dilupakan. Menagih janji Pemkot Metro adalah upaya untuk menyelamatkan pendidikan kita. Saatnya pemerintah bergerak lebih cepat, bekerja lebih nyata, dan memastikan bahwa tidak ada lagi guru yang harus menangis di balik meja kerja karena hak-haknya terabaikan.
0 Komentar