Dalam kehidupan demokrasi modern, politik praktis dan politik etis sering dipertentangkan seolah keduanya berada di dua kutub yang saling meniadakan. Politik praktis kerap dicurigai sebagai arena intrik, kompromi, bahkan manipulasi, sementara politik etis dipuji sebagai idealisme moral yang luhur namun dianggap sulit diterapkan. Padahal, dikotomi ini justru menyesatkan. Politik praktis adalah keniscayaan sistem, sedangkan politik etis adalah kebutuhan moral yang tak boleh ditinggalkan.
Politik praktis pada dasarnya menyangkut cara memperoleh, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan. Ia berbicara tentang strategi, lobi, koalisi, kampanye, dan kalkulasi elektoral. Dalam realitas demokrasi, kekuasaan adalah pintu masuk untuk mengubah kebijakan dan menentukan arah negara. Tanpa kemampuan bermain di ranah praktis, gagasan terbaik sekalipun akan kalah oleh mereka yang lebih piawai membaca situasi politik. Karena itu, menafikan politik praktis sama artinya dengan menutup mata terhadap realitas.
Namun persoalan muncul ketika politik praktis berdiri sendiri, terlepas dari nilai dan etika. Kekuasaan lalu menjadi tujuan akhir, bukan sarana. Pada titik ini, politik berubah menjadi transaksi, janji menjadi alat, dan publik direduksi sebagai angka elektoral. Praktik semacam ini memang efektif secara jangka pendek, tetapi merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Demokrasi kehilangan ruhnya ketika politik hanya diukur dari menang atau kalah, bukan dari manfaat dan keadilan yang dihasilkan.
Di sinilah politik etis memainkan peran krusial. Politik etis bukanlah politik yang steril dari kepentingan, melainkan politik yang menundukkan kepentingan pada nilai moral. Ia menekankan kejujuran, akuntabilitas, keberpihakan pada kelompok rentan, serta kesadaran bahwa kekuasaan membawa konsekuensi etis. Politik etis menolak logika “asal menang” dan menggantinya dengan pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa kekuasaan digunakan dan dampak apa yang ditimbulkannya bagi masyarakat.
Sayangnya, politik etis sering dicap naif. Ia dianggap tidak realistis, terlalu ideal, dan sulit bertahan dalam kerasnya kompetisi politik. Anggapan ini muncul karena politik etis kerap dipahami secara sempit sebagai moralitas personal semata. Padahal, politik etis justru menuntut kecakapan yang lebih tinggi: kemampuan menyatukan strategi dengan integritas. Bersikap etis dalam politik bukan berarti menolak strategi, melainkan memastikan strategi tidak mengorbankan prinsip dan kepentingan publik.
Relasi antara politik praktis dan politik etis seharusnya bersifat saling melengkapi. Politik praktis menyediakan kendaraan, sementara politik etis menentukan arah. Tanpa kendaraan, arah tak akan tercapai; tanpa arah, kendaraan akan melaju liar. Ketika keduanya dipadukan, politik dapat menjadi instrumen perubahan yang efektif sekaligus bermartabat. Kemenangan elektoral tidak lagi dimaknai sebagai puncak, melainkan awal tanggung jawab.
Bagi publik, kesadaran akan pentingnya politik etis juga perlu dibangun. Masyarakat sering kali secara tidak sadar memberi insentif pada politik tak etis—misalnya dengan memaklumi politik uang, mengagungkan figur tanpa kritik, atau menoleransi kebohongan demi kepentingan kelompok. Dalam konteks ini, politik etis bukan hanya tanggung jawab elite, tetapi juga hasil dari kedewasaan pemilih. Demokrasi etis lahir dari relasi dua arah antara pemimpin dan warga negara.
Pada akhirnya, tantangan politik hari ini bukan memilih antara politik praktis atau politik etis, melainkan menjembatani keduanya. Politik praktis tanpa etika akan melahirkan kekuasaan yang hampa makna, sementara politik etis tanpa kecakapan praktis akan terpinggirkan. Politik yang matang adalah politik yang mampu menang tanpa kehilangan nurani, dan berkuasa tanpa melupakan amanah. Di sanalah demokrasi menemukan martabatnya.
0 Komentar