Peningkatan kompetensi manusia telah menjadi sebuah tuntutan zaman. Menghadapi perkembangan teknologi yang tak terbendung, manusia mau tidak mau harus belajar bersaing sekaligus hidup berdampingan. Dalam menjawab tantangan di era disrupsi ini, pendidikan menjadi salah satu fondasi utamanya.Hal tersebut tercermin dari perjalanan panjang sistem pendidikan kita yang terus bertransformasi melalui pergantian kurikulum—mulai dari Kurikulum 1994 yang berfokus pada materi padat, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang memberikan otonomi sekolah, Kurikulum 2013 (K13) yang menekankan pendekatan tematik dan karakter, hingga Kurikulum Merdeka yang mengusung fleksibilitas serta pembelajaran berbasis proyek. Transformasi berulang ini membuktikan bahwa metode pembelajaran akan selalu disesuaikan agar tetap relevan dengan kebutuhan zamannya.
Pendidikan merupakan pilar penting dalam sejarah pembangunan manusia. Berbagai metode dan kurikulum telah diupayakan serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar tetap relevan pada zamannya. Namun, ada satu elemen kunci yang tidak tergantikan selama banyak dekade, yaitu figur seorang guru. Pengabdian guru dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun masih sering kita temui saat ini. Bahkan, guru yang baru mengabdi 2 atau 3 tahun pun memiliki potensi besar untuk mendedikasikan hidupnya dalam jangka panjang.
Adaptasi dan peningkatan kompetensi tidak hanya dibebankan kepada para peserta didik. Pendidik—sebagai pihak yang melakukan transfer of knowledge—pun dituntut untuk terus berkembang. Peran mereka sangat krusial; ketidakmampuan guru dalam mengaplikasikan metode pembelajaran secara fleksibel sesuai kondisi lapangan dapat memicu misunderstanding atau ketidakserasian dalam proses belajar-mengajar.
Di sisi lain, fenomena ketidakpastian ekonomi (in this economy) masih menjadi kekhawatiran nyata bagi para guru untuk dapat hidup layak dan fokus mengajar. Besaran gaji guru memang relatif, tergantung pada lokasi serta status kepegawaiannya. Saat ini, salah satu pencapaian yang diincar guru adalah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) agar tersertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi langsung dari pemerintah pusat.
Bagi mayoritas guru di Indonesia, kenaikan gaji terkadang terasa sekadar impian. Tunjangan yang diterima melalui sertifikasi profesi sudah pasti masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP)—sebuah kondisi yang cukup riskan. Sementara itu, besaran gaji guru honorer sangat bergantung pada kondisi finansial sekolah; jika sekolahnya kecil atau berada dalam situasi sulit, pencairan tunjangan triwulanan menjadi satu-satunya sandaran.
Oleh karena itu, skema yang paling ideal adalah ketika pemerintah memberikan kenaikan pendapatan secara signifikan yakni 300% seperti pada instansi lain—melalui optimalisasi skema Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan ini difokuskan bagi guru-guru yang telah tersertifikasi profesi, terdata aktif, serta menjalankan tugas pembelajarannya secara riil.
Ada beberapa argumen yang memperkuat pandangan tersebut:
Pertama, guru yang tersertifikasi dipastikan telah menyelesaikan program PPG dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai bukti legalitasnya.
Kedua, beban kerja mengajar mereka umumnya sudah terpenuhi secara penuh (full time), minimal 24 Jam Pelajaran (JP) seminggu, bahkan ada yang lebih.
Ketiga, skema pengetatan berbasis sertifikasi dan keaktifan mengajar ini dapat mencegah praktik kecurangan, seperti sekadar "titip nama" atau ijazah dalam sistem pendataan (Dapodik/EMIS).
Selain pemenuhan aspek ekonomi, hal yang tidak kalah krusial adalah pengaplikasian Undang-Undang Perlindungan Hukum bagi Guru. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, guru kerap dihadapkan pada risiko kriminalisasi dan perundungan dari oknum luar saat menegakkan kedisiplinan di sekolah. Penerapan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen—khususnya pasal yang menjamin perlindungan hukum, rasa aman, dan keselamatan kerja—harus ditegakkan secara nyata dan konsisten. Pemerintah bersama instansi terkait perlu memastikan adanya bantuan hukum yang responsif serta koridor perlindungan yang tegas bagi para pendidik. Tanpa adanya jaminan keamanan hukum ini, guru tidak akan dapat mengajar dengan merdeka dan fokus mendidik generasi penerus bangsa.
Apresiasi patut diberikan kepada Kemendikdasmen atas langkah solutifnya di tengah penyesuaian anggaran. Melalui program percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan target 806.000 peserta pada tahun 2026, diharapkan peningkatan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru di Indonesia dapat segera terwujud dan juga dibarengi percepatan pemenuhan sarana dan prasarana belajar yang layak. Kebijakan ini terbukti efektif melalui keberhasilan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menjangkau 16.167 sekolah di seluruh Indonesia—dari jenjang TK hingga SLTA—pada tahun 2025.
Tidak berhenti di situ, komitmen tersebut ditingkatkan secara masif pada tahun 2026 dengan perluasan target hingga mencapai 71.744 sekolah. Sinergi antara perbaikan sarana fisik dan peningkatan kesejahteraan SDM ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan bermutu tinggi. Ketika ruang kelas diperbaiki dan hak-hak guru terpenuhi secara adil, kualitas pembelajaran di seluruh pelosok Nusantara secara otomatis akan terangkat. Diharapkan, akselerasi ganda ini menjadi tonggak awal transformasi pendidikan nasional yang berkeadilan dan berdaya saing global.
0 Komentar