SEMARANG — Lembaga masyarakat sipil Pemerhati Reformasi Mutu Aparatur dan Undang-Undang Negara (PRIMANURA) resmi diperkenalkan kepada publik melalui kegiatan Diskusi Publik dan Launching Kajian Kebijakan di Semarang, Sabtu (5/9/2026).
PRIMANURA hadir dengan perhatian pada isu reformasi aparatur, tata kelola pemerintahan, regulasi, serta kebijakan publik. Lembaga ini mengedepankan pendekatan kajian akademik, pengawasan masyarakat, dan dialog lintas sektor dalam mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam peluncuran tersebut, PRIMANURA turut merilis kajian kebijakan mengenai praktik rangkap jabatan di lingkungan birokrasi Indonesia. Kajian tersebut membahas sejumlah persoalan, mulai dari potensi konflik kepentingan, disparitas regulasi, akuntabilitas, hingga tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Koordinator Eksekutif PRIMANURA, Ence Sopyan, mengatakan lembaga yang dipimpinnya berupaya memperkuat posisi masyarakat sipil dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
“PRIMANURA ingin menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk memahami persoalan, menguji kebijakan, sekaligus menawarkan gagasan perbaikan,” ujarnya.
Menurut Ence, kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak berhenti pada penolakan terhadap suatu kebijakan. Kritik perlu dibangun melalui pengetahuan, data, dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin membangun tradisi kritik yang konstruktif. Ketika mengkritisi kebijakan, kita juga harus mampu menjelaskan persoalannya, menunjukkan dasar kajiannya, dan memberikan alternatif perbaikan,” katanya.
Ence menambahkan, PRIMANURA juga membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah, lembaga pengawasan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun komunitas. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan karena berbagai persoalan publik memiliki tingkat kompleksitas yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.
Diskusi publik dalam rangka peluncuran PRIMANURA menghadirkan tiga narasumber yang berasal dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan kalangan akademisi.
Para narasumber membahas isu rangkap jabatan birokrasi dari berbagai perspektif, antara lain pengawasan, manajemen aparatur, regulasi, serta tata kelola pemerintahan.
Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan melibatkan mahasiswa, pegiat antikorupsi, akademisi, dan masyarakat sipil. Peserta turut menyampaikan pandangan dan pertanyaan seputar persoalan birokrasi serta arah kebijakan publik di Indonesia.
Melalui peluncuran ini, PRIMANURA berharap dapat terus memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Joko)
0 Komentar